Kontroversi, Pemprov DKI merencanakan Tarif Parkir Rp.10.000 per jam !

Ojekindonesia.net - Bekasi, Pasca menerapkan kebijakan sistem ganjil-genap guna untuk mengurangi kendaraan pribadi di Ibukota, Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI juga merencakan yang cukup kontroversi. Pemprov DKI kali ini merencanakan tarif parkir badan jalan atau on street. Tidak tanggung-tanggung Pemprov DKI menaikan tarif setinggi-tingginya yaitu Rp.10.000 per jam baik itu untuk kendaraan roda empat maupun roda dua.

Rencananya dengan kenaikan tarif parkir untuk on street akan diberlakukan di jalan-jalan protokol atau ruas jalan yang cukup padat arus lalu lintasnya. Dengan begitu diharapkan orang enggan untuk memarkirkan kendaraan pribadinya di badan-badan jalan. Selain itu Pemprov DKI berharap dengan adanya tarif parkir yang tinggi di on street masyarakat bisa beralih ke kendaraan umum.

Dengan wacana kebijakan tersebut, tak sedikit yang mengomentari termaksud dari kalangan anggota dewan pun angkat bicara. Rata-rata anggota dewan mengambil suara untuk Pemprov DKI untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

Menurut Yuke Yurike selaku salah satu Anggota Komisi B DPRD DKI "silahkan saja kalau Pemprov mau merencanakan tarif parkir. Yang jelas harus ada dasar dan kajiannya dalam menentukan titik-titik mana saja yang akan dinaikan. Serta, harus siap pra sarana baik infrastruktu maupun alat-alat penunjang dan bagaimana pengawasannya. Supaya benar-benar masuk ke kas daerah nantinya," ungkapnya.

Kebijakan merencanakan tarif parkir Rp.10.000 per jam masih dalam tahap wacana. Bahkan kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku Gubernur DKI Jakarta, menilai rencana tersebut harus dianalisa terlebih dahulu. "masih dianalisa nanti (nominal kenaikannya)," ujar Ahok

Tarif parkir di pusat kota yang jelas akan lebih mahal dibanding dengan tarif parkir ke lingkaran pinggir kota. Dengan begini dimaksudkan supaya masyarakat dari pinggiran kota memilih menggunakan kendaraan umum untuk menuju pusat kota.

Hal senada, juga diungkapkan oleh Djarot Saiful Hidayat selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Rencana ini lagi dikaji. ini urusannya Dishubtrans DKI. Terutama di jalan-jalan protokol. Jalanan yang sangat padat begitu. Ya kita paksalah mereka. Kalau kamu kaya banget engga apa-apa pakai mobil, tapi parkirnya ya mahal dong," ujarnya.

Tetapi kebijakan menaikan tarif parkir tersebut masih menunggu semua transportasi massal di Jakarta terpenuhi. Seperti pengembangan light rail transit (LRT), bus rapid transit (BRT), mass rapid transit (MRT).

Djarot menambahkan, "Masih perlu dikaji. Transportasi massal harus betul-betul sudah siap semua. Kalau nanti sudah diterapkan, ya warga sudah bisa menggunakan transportasi massal dengan baik,"ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI juga merencanakan akan membangun tempat-tempat parkir baru. Salah satunya di pusat kota, seperti di dekat Hotel Sari Pan Pacific, jalan MH Thamrin, Jakarta. Jadi dengan begitu masyarakat bisa meninggalkan kendaraan pribadi nya disitu kemudian masyarakat tinggal naik bus sampat ke tempat tujuan mereka. Maka penguatan transportasi umum, dalam hal ini bus, akan terus ditingkatkan. 

#Transportasi